Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemerintah Indonesia menawarkan kebangsaan dobel bagi para diaspora mulai ramai dibahas. Tawaran tersebut pertama kali datang dari pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Reuters melaporkan, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan pada Selasa, 30 April 2024 menyatakan bahwa, “Kami juga mengundang diaspora Indonesia dan kami juga segera memberikan mereka nan berkewarganegaraan ganda,” ujarnya. 

Menurut dia, langkah tersebut bisa mendorong masuknya tenaga terampil ke Tanah Air. "Yang menurut saya bakal membawa orang-orang Indonesia nan sangat terampil kembali ke Indonesia," kata Luhut. 

Media Malaysia The Stars hingga media Amerika Serikat Bloomberg juta melaporkan tentang pernyataan nan Luhut lontarkan saat berjumpa CEO Microsoft Satya Nadella, nan menjanjikan investasi sebesar US$1,7 miliar di Indonesia.

Aturan Kewarganegaraan di Indonesia

Diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia disebutkan bahwa Indonesia tidak mengakui kebangsaan dobel (bipatride) bagi orang dewasa. Lebih lanjut, disebutkan bahwa seseorang nan mempunyai penduduk negara dobel kudu memilih salah satunya saat memasuki usia 18 tahun alias setelah menikah.

Terdapat beberapa asas kebangsaan dalam peraturan tersebut, ialah asas ius soli (law of the soil), asas kebangsaan tunggal nan menentukan suatu kebangsaan bagi setiap orang, serta asas kebangsaan dobel terbatas nan menentukan kebangsaan dobel bagi anak sesuai ketentuan dalam UU.

UU Kewarganegaraan tersebut memberi penegasan bahwa tidak ada kebangsaan dobel alias tanpa kebangsaan bagi seseorang.

Kemenkumham, pada 2022, merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu tujuan revisi untuk membantu penyelesaian masalah kebangsaan nan terjadi akibat diaspora, kawin kombinasi dan sebagainya. 

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Iklan

Sebelumnya, kebangsaan dobel sempat menimbulkan kontroversi pada 2016 ketika Presiden Joko Widodo namalain Jokowi mencopot Arcandra Tahar dari kedudukan menteri daya dan pertambangan setelah kurang dari sebulan menjabat menyusul laporan bahwa dia memegang paspor AS dan Indonesia.

Dilansir dari laman news.unair.co.id, kasus kebangsaan dobel serupa juga pernah terjadi, salah satunya seorang pelajar SMA di Depok, Jawa Barat, berjulukan Gloria Natapradja Hamel nan dinyatakan gugur hanya beberapa hari menjelang Upacara Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2016. 

Sebelumnya, dia dinyatakan lolos seleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Merdeka. Namun, diketahui  ternyata Gloria mempunyai paspor Prancis, seperti ayahnya, walaupun ibu Gloria adalah seorang Warga Negara Indonesia.

Presiden Jokowi sempat memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk membikin kajian mengenai status kewarganegaraan. Yasonna mengatakan kebijakan ini bakal ditujukan kepada diaspora alias penduduk negara Indonesia nan tersebar di luar negeri.

Hal tersebut dikatakan Yasonna, pada Kamis, 7 Maret 2024, usai rapat terbatas berbareng Presiden Jokowi. Dalam kesempatan nan sama, Yasonna tidak mengelaborasi rincian rapat berbareng Jokowi mengenai beberapa pertanyaan soal sasaran kebijakan kebangsaan ini. 

Pada 13 Maret 2024, Yasonna memastikan Pemerintah Jokowi tidak mengkaji soal dwi kebangsaan penduduk negara Indonesia (WNI). "Kajian belum selesai. Lagi dikaji di Kemenko. Bukan (soal dwi kewarganegaraan)," kata Yasonna.  

MICHELLE GABRIELA | REUTERS | TIM TEMPO | SUKMASARI 

Pilihan Editor: Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata lantaran Alasan Ekonomi

Sumber Tempo
Tempo