RUU Kepariwisataan Jadi Inisiatif DPR, Puan Bicara Upaya Bangun Lapangan Kerja

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan resmi menjadi RUU inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR menginisiasi perubahan UU Kepariwisataan demi pariwisata berkualitas yang berkelanjutan.

"RUU Kepariwisataan ini mengusung paradigma baru, yaitu pariwisata berkualitas (quality tourism) yang berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk mengubah pandangan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar lebih serius dan konsisten dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/7/2024).

DPR, kata Puan, berharap pengelolaan pariwisata akan semakin profesional, transparan, dan inklusif. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pariwisata berkualitas yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia," ungkap Puan.

Puan mengatakan pembangunan sektor pariwisata harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di sekitar destinasi wisata dan memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan. Hal tersebut menjadi salah satu upaya membangun lapangan kerja baru.

"RUU Kepariwisataan bertujuan untuk membangun lapangan kerja baru karena pariwisata berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat ekonomi dari sektor pariwisata," paparnya.

Lebih lanjut, Puan menyebut RUU Kepariwisataan juga untuk mendukung promosi keberlanjutan budaya. Sebab melalui pariwisata berkelanjutan, budaya lokal dapat dipromosikan dan identitas masyarakat semakin diperkuat.

"Ini tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga menjadikannya daya tarik bagi wisatawan," terang Puan.

Sementara itu Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan DPR, Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan urgensi dari RUU ini. Menurutnya, RUU Kepariwisataan akan membuat Pemerintah meningkatkan perhatian terhadap pembangunan sektor pariwisata.

"Jika RUU ini disahkan, maka sektor pariwisata akan menjadi salah satu prioritas perhatian Pemerintah dalam menetapkan pembangunan sarana prasarana yang mendukung akses perkembangan wisata," urai Agustina.

"RUU ini akan mengatur perencanaan terhadap seluruh potensi destinasi yang ada di seluruh Indonesia," tambah Wakil Ketua Komisi X DPR tersebut.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2023/2024 di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

(eva/eva)

Sumber Detik News
Detik News