PPP Pastikan Pencopotan DPW Bali Tak Terkait Isu Muktamar Luar Biasa

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan pencopotan sejumlah pengurus DPW PPP Bali baru-baru ini tak mengenai dengan rumor Muktamar Luar Biasa nan meminta Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono mundur.

Awiek, sapaan akrabnya, mengatakan rumor Muktamar bukan hanya didorong oleh DPW Bali, namun juga oleh beberapa simpul partai nan lain termasuk badan otonom organisasi. Namun, tak ada pencopotan terhadap mereka.

Menurut Awiek, pencopotan tersebut murni untuk restrukturisasi partai dan mengoptimalkan kerja-kerja partai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan nan mengusulkan Muktamar tidak hanya Bali, ada sejumlah banom juga. Kan enggak ada tindakan itu," kata Awiek saat dihubungi, Kamis (11/7).

Dia lebih lanjut tak mempermasalahkan protes nan disampaikan Plt Ketua Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris M Thobahul Aftoni buntut pemberhentian keduanya. Awiek bilang perihal itu normal saja dan bagian dari dinamika organisasi.

Menurut Awiek, Idy dan Toni usai diberhentikan sebagai pengurus DPW bakal dikembalikan ke DPP. Keduanya, menurut dia, dianggap telah sukses mengawal DPW Bali selama ini, sehingga mereka bakal ditarik kembali ke DPP.

"Ya Pak Idy dan Pak Toni dikembalikan lagi ke DPP, lebih dibutuhkan di DPP. Karena sudah sukses mengawal DPW Bali, beliau berdua dibutuhkan di DPP tenaganya," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Plt Ketua Umum Mardiono, Imam Priyono mengatakan Idy dan Toni selama ini mendapat tugas dari DPP. Sehingga, DPP berkuasa untuk melakukan pergantian.

Lagi pula, lanjut Imam, pergantian tersebut juga atas kemauan pengurus tingkat kabupaten kota alias DPC. Pergantian dilakukan untuk memperbaiki komunikasi dan efektifitas kerja-kerja partai.

"Pergantian dilakukan atas aspirasi dan dari DPC di Bali. Pergantian dilakukan untuk memperkokoh komunikasi, meningkatkan efektifitas dan keahlian DPW Bali," katanya.

Surat pemberhentian Idy dan Toni tertuang lewat Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali. Namun, keduanya menyampaikan protes.

Mereka menilai keputusan tersebut abnormal norma dan dilakukan tanpa melalui sistem organisasi menurut AD/ART PPP nan bertindak dan mengabaikan etika organisasi bernafas Islam.

"PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya tabayun dahulu. Ini kan tidak, main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada patokan mainnya," kata Idy.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Sumber cnn indo
cnn indo