Penyidik KPK Dilaporkan ke Propam, Tessa Mahardika: Mengganggu Rencana Penyidikan

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta -  Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika Sugiarto menilai laporan terhadap interogator KPK telah mengganggu rencana investigasi komisi antirasuah. "Tentunya mengganggu rencana investigasi nan sudah dibuat, lantaran (penyidik) nan berkepentingan kudu memenuhi panggilan-panggilan tersebut," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis.

Laporan tersebut dilayangkan oleh staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto nan berjulukan Kusnadi dan personil tim personil Tim Hukum PDIP Donni Tri Istiqomah ke Dewas KPK, Komnas HAM, Propam Polri hingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penyidik KPK nan dilaporkan tersebut adalah Rossa Purbo Bekti, nan saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku (HM). Namun Tessa memastikan proses investigasi dan pencarian terhadap Harun Masiku bakal tetap berjalan.

"Penyidikan tetap bakal terus berjalan, sebagaimana rencana penyidikan, Satgas dan tim nan lain tetap bakal terus mengerjakan, investigasi tersangka HM (Harun Masiku) termasuk mencari keberadaan tersangka HM," ujarnya.

Juru Bicara KPK berlatar belakang interogator Polri tersebut juga menambahkan pihaknya tak mempermasalahkan soal laporan tersebut dan menilai laporan tersebut adalah kewenangan penduduk negara nan dilindungi oleh hukum.

"Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati pelaporan nan disampaikan terhadap interogator perkara tersangka HM, sebagaimana pelaporan-pelaporan sebelumnya, mulai ke Dewan Pengawas KPK sebanyak dua kali, Komnas HAM, dan juga perdata di PN Jaksel," tuturnya.

Untuk diketahui, Kusnadi, selaku staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, melaporkan Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK pada Kamis (20/6), mengenai penyitaan terhadap peralatan bukti berupa kitab catatan dan ponsel dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024.

Rossa kemudian kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada Selasa (9/7) oleh kuasa norma dari Anggota Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah.

Iklan

"Kami dari tim norma DPP PDIP, hari ini kehadiran kami adalah untuk kedua kalinya melaporkan kerabat Rossa atas pelanggaran etik berat," kata Kuasa Hukum Donni, Johanes Tobing, di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/7).

Johanes menerangkan dasar laporannya adalah dugaan sikap tidak ahli investigasi KPK saat melakukan penggeledahan di rumah Donni pada Rabu (3/7).

Dia juga menyebut penggeledahan dan penyitaan sejumlah peralatan nan berjalan selama empat jam oleh 16 orang petugas KPK itu tidak disertai dengan surat tugas.

"Kami mendapat info bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa tidak didasari ada surat, surat perintah apalagi ini tidak ada izin dari dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang," ujar Johanes.

Penggeledahan tersebut diketahui merupakan bagian dari pengembangan investigasi terhadap buronan kasus dugaan suap penetapan calon personil DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku (HM).

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian bingkisan alias janji kepada penyelenggara negara mengenai dengan penetapan calon personil DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan interogator KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Sumber Tempo
Tempo