Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Meski dua sekondannya condong memberi sinyal bakal berasosiasi dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Keadilan Sejahtera alias PKS menjadi partai terakhir di Koalisi Perubahan nan belum menentukan sikap tegas bakal posisi politiknya. 

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan PKS kemungkinan bakal kembali menjadi partai di luar koalisi pemerintahan, seperti nan telah dilakukan selama satu dasawarsa pemerintahan Presiden Jolo Widodo. "Jika memandang dinamika sejauh ini, banget besar untuk jadi oposisi," kata Usep saat dihubungi, Sabtu, 4 Mei 2024. 

Dinamika nan dimaksud Usep adalah ihwal penolakan dari Partai Gelora dan tidak hadirnya Prabowo dalam aktivitas halalbihalal nan diselenggarakan PKS. Dua perihal tersebut, menjadi sinyal jika koalisi tak sepenuh hati menyambut partai nan dipimpin Ahmad Syaikhu tersebut. 

Namun, menurut Usep, meski kembali berada di barisan luar pemerintah, posisi tersebut tidak menyebabkan kerugian besar pagi PKS. Sebab, pedoman kontituen PKS merupakan pedoman nan konsisten dan berkesempatan meluas.

"Pendukung Anies juga bakal beranjak ke PKS andaikan kembali menjadi oposisi," kata Usep. 

Artinya, kata Usep, dengan posisi politik seperti ini, PKS condong lebih diuntungkan dalam menyongsong Pilkada, terutama Pilkada di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Aceh dan Sumatera Barat yag menjadi wilayah kemenangan pasangan Anies-Muhaimim pada pemilihan presiden 2024. 

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan PKS memang mempunyai kesempatan besar untuk kembali menjadi partai di luar pemerintahan. Ketidakhadiran Prabowo nan diundang dalam aktivitas halalbihalal PKS lampau menjadi sinyal kuat sikap koalisi terhadap PKS. 

Iklan

Menurut Agung, meskipun kelak PKS tetap bergabung, keberadaan Partai Gelora dan PSI di Koalisi Indonesia Maju bakal menjadi batu ganjalan, khususnya ihwal pembagian kue kekuasaan. "Dua partai ini kerap resisten terhadap PKS sejauh ini," kata dia. 

Koordinator ahli bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan PKS bakal mengambil sikap politik berasas keputusan rapat Majelis Syura. Apapun keputusannya, Dewan Pimpinan Pusat bakal melaksanakan.  

Namun, Mabruri tidak menjelaskan rinci, ihwal kapan rapat Majelis Syura PKS tersebut bakal dihelat. Dia mengatakan, DPP mengikuti pengarahan Majelis Syura, termasuk soal waktu. 

Begitu juga soal agenda pertemuan dengan Prabowo, Mabruri melanjutkan, agenda tersebut tetap terus dikomunikasikan oleh pengurus teras dan legislator PKS kepada Gerindra. "Saat agenda pertemuannya sudah dijadwalkan bakal kami sampaikan pada media," ujar Mabruri. 

Mengenai penolakan Partai Gelora nan meminta PKS tidak berasosiasi dengan koalisi Prabowo-Gibran, Mabruri mengatakan, pernyataan tersebut tidak layak untuk ditanggapi lantaran tidak mempunyai dasar dan kepentingan. "No comment," ucap dia.

Pilihan Editor: Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Sumber Tempo
Tempo