Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam sengketa pileg nan tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi alias MK. 

Ray mengatakan personil pengadil MK telah meluapkan kejengkelan kepada KPU lantaran dianggap tidak serius menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum namalain PHPU. Kejengkelan ini, kata dia, juga pernah ditunjukan oleh MK kepada Bawaslu nan dianggap terlalu pasif dalam mengawasi pilpres 2024.

Pada Kamis, 2 Mei kemarin, pengadil konstitusi Arief Hidayat sempat menegur KPU lantaran tidak ada komisioner nan datang dalam sidang sengketa pileg. Arief apalagi menyebut KPU tidak serius.

Menurut catatan Tempo, pada sidang sengketa pilpres Senin, 1 April lalu, Arief juga menegur Bawaslu. Hakim MK ini menilai Bawaslu berkedudukan pasif dalam pengawasan pemilu 2024.

"Apa nan terjadi tidaklah terlalu mengherankan," ujar Ray dalam keterangan resminya pada Sabtu, 4 Mei 2024.

Dia menuturkan, entah sudah berapa kali KPU dan Bawaslu diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP. Pengaduan ini entah lantaran kelalaian maupun dugaan pelanggaran etik lainnya. 

"Dari sini saja terlihat, KPU dan Bawaslu seperti tak peduli pada pandangan orang," ucap Ray.

Menurut dia, ada tiga persoalan penyebab KPU maupun Bawaslu seperti tidak memprioritaskan sengketa di MK. Pertama, kata Ray Rangkuti, nama dan wibawa MK jauh merosot di mata masyarakat. 

Ini khususnya setelah MK mengeluarkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pemisah usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini menjadi jalan pembuka bagi calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk melaju di pilpres 2024.

Iklan

Selain itu, putusan 90 mendapatkan kritik dari beragam komponen masyarakat. Ketua MK sebelumnya Anwar Usman juga diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akibat putusan ini.

"Di luar itu, minimnya terobosan putusan norma nan dibuat oleh MK, menjadikan masyarakat kurang melirik MK sebagai lembaga nan memberi penguatan bagi kualitas kerakyatan Indonesia," ujar Ray.

Kedua, pengamat politik ini menilai besar kemungkinan MK tidak bakal mengambil putusan di luar dugaan dalam sengketa PHPU pileg 2024. Ray apalagi menduga 95 persen permohonan sengketa pileg bakal ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Dia menjelaskan, pendapatnya ini berkaca pada permohonan sengketa pilpres kemarin. Putusan MK nan menolak permohonan PHPU pilpres 2024, kata dia, memberi gambaran sungguh sulitnya membikin pengadil MK percaya atas dugaan adanya beragam kecurangan dalam pemilu.

Menurut Ray, ini terjadi apalagi dengan info nan berkilau, kuat, dan berlimpah. Apalagi, kata dia, dalam sengketa pileg nan umumnya hanya menyasar soal selisih suara.

"Ketiga, pandangan kedua tersebut mungkin juga menghinggapi para komisioner KPU maupun Bawaslu nan membikin mereka tidak antusias datang menghadiri sidang PHPU di MK," ucap Ray Rangkuti. 

Sebab, kata dia, besar kemungkinan pemohon PHPU bakal ditolak oleh MK. Ini lantaran sulitnya pembuktian kecurangan nan dapat menimbulkan kepercayaan para pengadil MK. 

Pilihan Editor: Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Sumber Tempo
Tempo