P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Apar Rustam menawarkan solusi bagi persoalan guru honorer di sekolah negeri. Hal ini menanggapi kehadiran pegugasan guru PPPK baru nan berakibat pada pemecatan pembimbing honorer. 

P2G membeberkan laporan dari para pembimbing honorer sekolah negeri se-provinsi Jawa Barat nan menyebut bahwa eksistensi mereka terancam dengan penugasan pembimbing PPPK baru di sekolah mereka. Bahkan, para pembimbing honorer diberhentikan kepala sekolah lantaran kehadiran PPPK pembimbing nan bakal menggantikan tugas mereka.

Berdasarkan laporan jaringan P2G di daerah, pemecatan pembimbing honorer sekolah negeri akibat kehadiran pembimbing PPPK di sekolah negeri tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi juga di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali.

"Sikap P2G sebagai organisasi pekerjaan pembimbing jelas, pembimbing honorer semestinya tidak boleh dipecat alias di 0 jamkan oleh kepala sekolah, lantaran akibat kehadiran pembimbing PPPK ke sekolah negeri tersebut, seperti nan terjadi di Kabupaten Garut baru-baru ini," kata Apar Rustam dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 3 Mei 2024.

P2G pun menyampaikan sejumlah solusi nan bisa dipertimbanbkan untuk menyelesaikan persoalan pembimbing honorer di sekolah negeri.

1. Pemerintah Pusat hendaknya merancang kembali skema Guru Bantu alias DPK, ialah pembimbing ASN nan diperbantukan di sekolah swasta.

2. Guru PPPK kategori P1 nan lulus dari sekolah swasta hendaknya dikembalikan mengajar di sekolah swasta asal dengan status DPK.

3. Pemda kudu dipastikan melakukan proses kajian kedudukan nan jelas, berbasis data, dan objektif.

Iklan

4. Mendesak komitmen secara tertulis dari Kepala Daerah alias Kemenpan RB dan Kemdikbudristek untuk tidak memberhentikan para pembimbing honorer dengan masuknya pembimbing PPPK. Misalnya, Kemenpan RB mengeluarkan Surat Edaran nan meminta Kepala Sekolah tidak memecat pembimbing honorer.

5. Mendesak agar Bantuan Operasional Pendidikan Daerah tetap dianggarkan untuk item penghasilan pembimbing honorer.

6. Mendesak agar Kemdikbudristek menuntaskan pembimbing PPPK kategori P1.

7. Seleksi pembimbing PPPK hendaknya memprioritaskan para pembimbing honorer negeri dan honorer swasta. Dengan catatan, pembimbing honorer swasta ditempatkan kembali di sekolah swasta asal melalui skema DPK.

8. Masih ada pembimbing honorer Kategori 2, nan belum memenuhi kualifikasi akademik seperti tetap lulusan SPG alias SGO alias tetap D3. Hendaknya Kemdibudristek memberi kesempatan dan afirmasi pembimbing K-2 tersebut mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di PTN nan ditunjuk. Kemdikbudristek disarankan bekerjasama dengan LPTK untuk membangun komitmen memprioritaskan guru-guru K-2 agar mengikuti program RPL.

Pilihan Editor: Anggota DPRD DKI Desak Kenaikan Gaji Guru Honorer Setara UMP

Sumber Tempo
Tempo