KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) menyatakan bakal menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024. Aksi pekerja itu bakal diikuti oleh sejumlah serikat pekerja nan tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh.

“Rencananya secara nasional di tanggal 27 Juni 2024. Kami bakal tindakan menyampaikan tolak Tapera dan cabut untuk selamanya," kata Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) Endang Hidayat dalam konvensi pers di Kantor DPP Apindo DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2024.

Endang memperkirakan, massa tindakan nan bakal mengikuti tindakan itu secara nasional mencapai 10 hingga 20 ribu orang. Aksi itu bakal dikoordinasikan oleh koordinator pekerja di wilayah masing-masing. Adapun di Jakarta, tindakan direncanakan digelar di depan Istana Negara.

Dilansir dari antaranews.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa protes pekerja mengenai program Tapera bakal meluas jika pemerintah tidak menghentikan program tersebut.

"Bila ini (Tapera) tidak dicabut, maka bakal dilakukan tindakan nan lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat nan lebih luas," kata Said Iqbal saat berorasi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024 lalu.

Menurut Said, selama ini, penghasilan pekerja sudah banyak mengalami pemotongan, mulai dari iuran agunan pensiun, agunan kesehatan, PPh 21, hingga Jaminan Hari Tua (JHT) nan secara keseluruhan dapat mencapai 12 persen.

Aksi tolak tapera di Patung Kuda Jakarta

Sebelumnya, Partai Buruh mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. Selain itu, Partai Buruh juga menolak Uang Kuliah Tunggal alias UKT, UU Cipta Kerja, dan bayaran murah. 

Massa tindakan dari Partai Buruh dan komponen masyarakat sipil mulai memadati area Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. Aparat keamanan pun tampak berjaga di area Monumen Nasional itu. 

Iklan

Presiden Partai Buruh nan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan dirinya dan para pekerja bakal berunjuk rasa untuk menyatakan penolakan terhadap PP Tapera itu. Rencananya demonstrasi itu bakal berjalan dari Balai Kota menuju Istana Negara. 

Respons Istana Negara

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menanggapi tindakan demonstrasi penolakan Tapera pada Kamis, 6 Juni 2024. Ia mengungkapkan belum menerima info dari pekerja mengenai tindakan tersebut.

"Belum," kata Pratikno kepada wartawan di Komplek Kementerian Sekretariat Negara, Senin, 6 Juni 2024. Ia bakal mencari info lebih lanjut ke kementerian alias lembaga terkait.

Pratikno menolak memberikan banyak komentar saat ditanya mengenai tuntutan untuk membatalkan Undang-Undang Tapera. Ia menyatakan bahwa urusan Tapera berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Ketenagakerjaan. "Pembicaraan lintas kementerian/lembaga-lah, nanti," kata Pratikno. 

Polemik Tapera mencuat setelah Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera, nan mengatur pemotongan penghasilan pekerja sebesar 3 persen. Kebijakan ini kemudian mendapat penolakan dari pekerja dan pelaku usaha.

SUKMA KANTHI NURANI  | GRACE GANDHI | ADIL AL HASAN | RIRI RAHAYU

Pilihan Edito: Tipu Daya Tapera Jokowi

Sumber Tempo
Tempo