Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti putusan majelis pengadil Pengadilan Negeri Stabat nan memvonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Terbit diadili atas dugaan terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atas temuan kerangkeng manusia di rumahnya pada 2022. 

Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan komnas menghormati proses norma nan telah melangkah dalam upaya penyelesaian kasus tersebut. Kendati demikian, komnas memberikan sejumlah catatan.

"Komnas HAM menyesalkan putusan tersebut dan menilai putusan itu tidak memenuhi kewenangan atas keadilan, terutama bagi para korban maupun family korban nan telah meninggal," kata Anis dalam keterangan resminya pada Rabu, 10 Juli 2024.

Komnas HAM, ujar dia, memandang perlunya lembaga seperti Komisi Yudisial melakukan pengawasan atas proses peradilan kasus tersebut. "Komnas HAM juga mendukung Kejaksaan nan bakal melakukan kasasi atas kasus tersebut," lanjut Anis.

Anis menuturkan putusan bebas dalam kasus kerangkeng manusia menjadi kontra produktif di tengah upaya pemerintah memerangi TPPO. Apalagi tindak pidana ini sudah dinyatakan sebagai kejahatan extraordinary crime.

Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menyampaikan keterangan pers hasil pemantauan dan penyelidikan mengenai kasus kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022. Hasil temuan Komnas HAM mengungkap adanya 26 corak kekerasan serta praktik perbudakan mengenai kasus kerangkeng manusia di Kediaman Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W'

"Komnas HAM memandang putusan bebas tersebut bakal berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku TPPO, terutama pelaku nan merupakan oknum tokoh negara," ujar Anis.

Iklan

Sebelumnya pada Senin, 8 Juli 2024, majelis pengadil Pengadilan Negeri Stabat menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin tidak terbukti bersalah dalam kasus TPPO kerangkeng manusia. Sehingga, majelis pengadil memutuskan laki-laki nan berkawan disapa Cana itu bebas.

Selain itu, majelis pengadil juga tidak mengabulkan permohonan pembayaran restitusi korban sebesar Rp 2,3 miliar. Pembayaran restitusi ini diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). 

Sebelumnya, Komnas HAM telah menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sekitar 48 saksi. Sejumlah temuan komisi ini antara lain adanya tindakan kekerasan dan perlakuan nan merendahkan martabat manusia.

Komnas HAM juga menemukan adanya pihak nan dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut termasuk eks Bupati Langkat, serta keterlibatan abdi negara TNI dan Polri. Menurut Komnas HAM, setidaknya ada 19 orang nan diduga dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Pilihan Editor: Kasus Penggelapan Mobil Rental Burhanis, Satu Unit Ertiga Masih Hilang di Lamongan

Sumber Tempo
Tempo