Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Desa alias UU Desa terbaru nan telah diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Beleid Nomor 3 Tahun 2024 itu, pengesahannya diteken Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Kamis, 25 April 2024 lalu. Termasuk soal kedudukan kepala desa.

Regulasi baru ini mengakomodasi permintaan perpanjangan masa kedudukan kepala desa. Selain itu, UU Desa anyar juga memuat patokan gres mengenai kepala desa. Sedikitnya ada tiga poin krusial tentang kepala desa dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ini.

Berikut tiga poin krusial tentang kepala desa dalam UU Desa nan baru.

1. Perpanjangan masa kedudukan kepala desa

Salah satu perubahan di UU Desa adalah perpanjangan masa kedudukan kepala desa menjadi delapan tahun. Sebelumnya, masa kedudukan kepala desa hanya enam tahun. Namun, dalam UU nan baru, kepala desa hanya dapat menjabat untuk dua periode.

“Kepala Desa memegang kedudukan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan,” seperti tertulis dalam pasal 39 ayat 1 dalam arsip UU Desa nan diakses pada Kamis, 2 Mei 2024.

Sementara di UU Desa nan lama, kepala desa bisa memegang kedudukan tersebut untuk tiga kali masa jabatan. Maka dari itu, terdapat pemangkasan masa kedudukan maksimal kepala desa. Dari nan sebelumnya total bisa mencapai 18 tahun jadi maksimal 16 tahun menjabat.

Jumlah penambahan masa kedudukan tersebut juga tak seusai dengan permintaan para kepala desa. Mereka sebelumnya meminta lama kedudukan ditambah tiga tahun namalain menjadi 9 tahun per periode. Salah satunya disampaikan oleh Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Januari 2023 lalu.

2. Kepala desa dapat duit pensiun

Dalam UU Desa nan baru, kepala desa bakal mendapatkan tunjangan purnatugas alias duit pensiun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 3 UU Desa, duit pensiun merupakan salah satu kewenangan kepala desa. Akan tetapi, besaran tunjangan tidak ditentukan dalam UU Desa. Tolak ukurnya menyesuaikan dengan kondisi finansial desa.

Iklan

“Mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa kedudukan sesuai keahlian finansial desa nan diatur dalam Peraturan Pemerintah,” bunyi pasal tersebut.

Menurut UU Desa, tunjangan pensiun adalah penerimaan nan sah bagi kepala desa sebagai penghargaan bagi pejabat nan telah purna menjalankan jabatannya. Tunjangan diberikan dalam corak duit alias nan setara dengan itu.

3. Calon kepala desa bisa menang Pilkades tanpa pemilihan

UU Desa nan baru juga mengatur bahwa calon kepala desa bisa langsung memenangkan pemilihan kepala desa alias Pilkades jika menjadi calon tunggal. Ketentuan tata langkah pemilihan kepala desa itu diatur dalam pasal 34A. Pilkades kudu diikuti minimal dua calon. Jika hanya ada satu, masa pendaftaran diperpanjang selama 15 hari.

Jika tetap belum ada calon lain dalam jangka waktu itu, masa pendaftaran calon kepala desa bakal diperpanjang satu kali lagi. Yakni, masa pendaftaran bakal ditambah sepuluh hari. Bila tetap tidak ada calon lain nan mendaftar, maka panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menetapkan calon tunggal sebagai kepala desa.

“Dalam perihal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berhujung dan hanya terdapat satu calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat,” seperti bunyi pasal 34A UU Desa.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Sumber Tempo
Tempo