Kejaksaan Agung Janji Bakal Ungkap Tuntas Korupsi Timah yang Rugikan Negara dan Lingkungan Rp 271 Triliun

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung berjanji bakal mengungkap kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk nan merugikan negara dan lingkungan sebesar Rp 271 triliun itu secara utuh. Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menyebut andaikan kasus ini tidak dibongkar secara utuh tidak bakal terbuka.

“Kejaksaan selalu berupaya mengungkap kasus secara utuh lantaran tujuannya adalah perbaikan tata kelola. Kalau tidak utuh, tidak bakal terbuka,” kata Kuntadi seperti dikutip dalam Majalah Tempo jenis 29 April-5 Mei 2024. 

Dalam proses penyelidikan, Kuntadi menyebut institusinya tidak sekadar memandang orang per orang, tapi secara menyeluruh. Dia menyebut dalam dugaan korupsi ini ada kejahatan nan mesti dibenahi. 

“Kami tidak memandang per orang. Kami memandang ada kejahatan di sana nan kudu kami benahi,” kata dia. 

Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka baru dalam dugaan korupsi ini. Lima tersangka itu di antaranya HL selaku Beneficial Owner PT TIN alias PO PT TIN, FL selaku marketing PT TIN, SW selaku kepala dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-Maret 2019, PN selaku plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019, dan AS selaku plt Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung.

Peran tersangka SW, BN, dan AS selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP. 

Iklan

“Kita ketahui RAKB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat,” kata Kuntadi. 

Ketiganya disebut mengetahui bahwa RAKB nan diterbitkan tidak dipergunakan untuk melakukan penambangan di wilayah IUP lima perusahaan. RKAB hanya sekadar untuk melegalkan perdagangan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Selanjutnya peran tersangka HL dan FL adalah turut serta mengondisikan pembuatan kerja sama penyewaan peralatan sebagai aktivitas pengambilan timah dari IUP PT Timah. “Keduanya membentuk perusahaan boneka CV BPR dan CV SMS, untuk melaksanakan aktivitas ilegalnya,” kata Kuntadi. Kelima tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Juncto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi PT Timah ini. Dua tersangka di antaranya suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan Helena Lim. Oleh lantaran itu, hingga Jumat, 26 April 2024, Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini.

Pilihan Editor: Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Sumber Tempo
Tempo