Gusdurian Tolak Tambang untuk Ormas: Gus Dur Tak Pernah Beri Konsesi

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Jaringan Gusdurian menegaskan mendiang Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid namalain Gus Dur tidak pernah memberikan konsesi tambang selama menjabat sebagai kepala negara.

"Tercatat dalam sejarah bahwa Gus Dur adalah satu-satunya presiden Indonesia nan tidak pernah memberikan konsesi tambang serta melakukan moratorium pembalakan rimba untuk keberlanjutan kelestarian ekosistem," kata Inayah Wahid mewakili Pokja Keadilan Ekologi Jaringan Gusdurian dalam keterangan tertulis, Selasa (11/6) malam.

Kata Inayah, rekam jejak Gus Dur menunjukkan konsistensinya menolak industri ekstraktif nan merusak sumber daya alam dan mengeksklusi rakyat dari ruang hidupnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maka, lanjut Inayah, jaringan Gusdurian sebagai organisasi nan berupaya melanjutkan nilai, pemikiran, dan keteladanan Gus Dur mengkritisi peraturan pemerintah nan memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral.

"Menolak kebijakan pemerintah untuk memberi izin pada ormas keagamaan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara nan menyatakan bahwa izin hanya dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, alias perusahaan perseorangan melalui langkah lelang," tulis salah satu poin pernyataan sikap Gusdurian.

Selain bertentangan dengan UU Minerba, Gusdurian berpandangan industri pertambangan di Indonesia penuh dengan tantangan lingkungan dan etika, termasuk degradasi lahan,penggundulan hutan, dan penggusuran masyarakat lokal.

Jaringan Gusdurian sendiri, lanjut Inayah, telah mendampingi beragam kasus semacam ini, seperti kasus Wadas, Kendeng, Tumpang Pitu, Gorontalo, Pandak Bantul, Banjarnegara, Mojokerto, dan lain sebagainya.

Kata Inayah, pelibatan organisasi keagamaan sebagai entitas penerima 'hadiah' izin pertambangan oleh presiden menimbulkan diskursus tentang peran organisasi kemasyarakatan selama ini sebagai penjaga moral etika bangsa, kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara. Termasuk di dalamnya kebijakan industri ekstraktif.

Sementara, keterlibatan organisasi keagamaan dalam sektor pertambangan justru menimbulkan banyak akibat turunan. Watak organisasi keagamaan nan mempunyai banyak pengikut di akar rumput, sementara industri pertambangan mempunyai watak seperti di atas, membikin keterlibatan organisasi keagamaan berpotensi menciptakan ketegangan sosial andaikan terjadi persoalan di tingkat lokal.

Ditambah lagi organisasi keagamaan nan jumlahnya sangat banyak, termasuk di daerah-daerah. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya kerumitan pada tingkat penyelenggaraan nan bisa berujung kepada kian besarnya penyalahgunaan kewenangan pengambil kebijakan.

Aktivitas tambang batu bara secara dunia sudah dikategorikan sebagai bahan bakar kotor lantaran prosesnya nan merusak alam dan menghasilkan polutan berbahaya. Banyak negara di bumi mulai mencari daya pengganti demi melepas ketergantungan pada batu bara.

Dengan dasar-dasar di atas, Gusdurian secara garis besar meminta pemerintah meninjau ulang pemberian izin tambang ini imbas potensi penyalahgunaan kewenangan lantaran tidak melalui prosedur bertindak serta bisa memicu ketegangan sosial dan bentrok mendatar di tingkat lokal. Inayah cs juga meminta pemerintah tegas melakukan penegakan norma terhadap kejahatan lingkungan.

Gusdurian turut membujuk ormas keagamaan untuk tetap menjadi kekuatan penjaga moral, nilai,dan etika bangsa serta terus menjadi pendamping umat demi kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

"Mengajak penduduk masyarakat untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan konstitusi dan diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan Ormas Keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Aturan tersebut mengizinkan ormas keagamaan, seperti NU hingga Muhammadiyah untuk mengelola tambang tertuang dalam pasal 83A. Pasal itu menyatakan ormas keagamaan sekarang bisa mempunyai wilayah izin upaya pertambangan unik (WIUPK).

(kum/gil)

[Gambas:Video CNN]

Sumber cnn indo
cnn indo