Fraksi PKB Usulkan Diah Pitaloka Jadi Ketua Pansus Haji

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan Fraksi PKB DPR mengusulkan Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka untuk menjadi ketua panitia unik angket pengawasan haji alias pansus haji.

"Bu Diah mempunyai pengetahuan mendalam tentang carut marutnya penyelenggaraan haji dan dia mempunyai kapabilitas dan integritas untuk jadi ketua pansus," kata Luluk saat dihubungi melalui Whatsapp pada Kamis, 11 Juli 2024

Luluk menyebut Diah merupakan seorang pejuang nan mempunyai misi untuk memperbaiki penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik dan akuntabel. Diah juga mempunyai komunikasi nan luwes sehingga bakal memudahkan kerja tim pansus.

"Dan secara politik beliau dari fraksi terbesar di DPR RI. Sudah klop lah," ujar Luluk.

Diah merupakan personil Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI. Fraksi PDIP adalah fraksi terbesar di DPR.

Iklan

DPR telah resmi mengesahkan pansus haji. Sebelumnya personil Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan argumen dibentuknya pansus haji. Dia mengatakan ada 35 personil DPR dari lebih dua fraksi nan menandatangani pembentukan pansus haji ini. 

Selly mengatakan adanya indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan oleh pemerintah menjadi dasar pembentukan pansus. Ia mengatakan penatapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terutama pada Pasal 64 ayat 2. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kuota haji unik ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. 

“Sehingga keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai hasil konklusi rapat panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama mengenai penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” ujar Selly. 

Pilihan Editor: Muhammadiyah Minta Kerja Pansus Haji Hanya untuk Kepentingan Bangsa: Jangan Ada Persoalan Pribadi

Sumber Tempo
Tempo