Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

Sedang Trending 3 hari yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Bupati Temanggung periode 2018-2023 Muhammad Al Khadziq namalain Hadik buka bunyi perihal laporan terhadap dirinya atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah tingkat SMP Negeri. Dia dilaporkan oleh Ketua Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung Andrianto secara resmi pada Senin, 8 Juli 2024 

Laporan Andri ke Kejaksaan Negeri Temanggung dengan tembusan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah itu terjadi lantaran tidak ada kebijakan wilayah di bagian pendidikan berupa Peraturan Bupati alias Perbup Temanggung pada era kepemimpinan Hadik. Ketiadaan Perbup selama lima tahun masa kedudukan Hadik berakibat pada proses penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Temanggung nan terindikasi tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. 

Atas laporan itu, Hadik menyatakan dirinya tidak pernah membenarkan praktik-praktik KKN dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah serta praktik lain nan memberatkan siswa alias orang tua siswa. "Saya mengeluarkan beragam Perbup soal penyelenggaraan pendidikan sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan," ujar Hadik kepada Tempo Rabu malam, 10 Juli 2024.

Namun, berasas pengakuan Andri, dasar patokan itu belum ada hingga akhirnya muncul beragam pelanggaran di kalangan pendidikan sekolah negeri di Temanggung. "Perbup banyak nan diterbitkan, tapi mengenai pendidikan sebagai petunjuk peraturan wilayah ini nan tidak ada," kata Andri, Kamis, 11 Juli 2024.

Menyoal laporan dari orang tua siswa nan merasa diberatkan dengan patokan kudu membeli seragam sekolah sebesar Rp 1,4 juta hingga Rp 1,6 juta, Hadik mengaku tidak membiarkan perihal itu terjadi selama masa jabatannya. "Saya tidak pernah membiarkan praktik-praktik nan menyalahi aturan, misalnya dalam soal pengadaan seragam dan lainnya," ujarnya.

Dinas Pendidikan dan jajaran, lanjut Hadik, segera melakukan pembinaan alias melalukan tindakan penegakan patokan jika ada praktik di sekolah nan melanggar patokan alias memberatkan siswa. "Saya pun selalu mengingatkan Dinas Pendidikan dan jejeran agar selalu melakukan pemantauan di lapangan," ujar dia.

Iklan

Kalaupun ada praktik nan melanggar alias memberatkan siswa, Hadik mengaku menginstruksikan pejabat tersebut agar segera menindaklanjuti dengan mengingatkan dan menegakkan aturan.

Mantan pewarta ini pun menyoroti soal adanya upaya black campaign nan kerap terjadi menjelang konstestasi pilkada, karena Hadik kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati di Pilkada Temanggung 2024. "Saat ini di Temanggung sedang situasi kontestasi politik menjelang Pilkada, di mana saya beriktikad maju sebagai calon bupati, berpasangan dengan anak muda berjulukan Bimo Alugoro," ujar Hadik.

Dasar dari laporan Andri tersebut berasal dari laporan orang tua siswa dan bangunan norma nan berlaku. Keluhan itu diterimanya sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020. Selain itu, bangunan norma juga telah mengatur bahwa pihak sekolah tidak boleh memaksa siswanya untuk wajib membeli seragam dengan nilai nan jauh lebih tinggi daripada pasaran.

Semua dugaan KKN ini, kata Andri, terjadi lantaran tidak adanya Perbup nan menjadi pedoman dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pendidikan di Temanggung. Selama menjabat, eks Bupati itu diketahui telah mengabaikan petunjuk peraturan daerah. "Telah mengabaikan petunjuk Peraturan Daerah (Perda) Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan."

Pilihan Editor: Pakar Psikologi Forensik Sebut Saksi Aep dalam Kasus Pegi Setiawan Diduga Lakukan False Confession

Sumber Tempo
Tempo