Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksan Tinggi alias Kejati Bali resmi menetapkan Bendesa Adat Berawa berinisial KR sebagai tersangka pemerasan terhadap penanammodal nan mau memperoleh rekomendasi darinya. Sebagai Bendesa Adat, KR dinilai telah menyelewengkan wewenangnya memberi rekomendasi izin, tapi turut minta duit. 

“Memanfaatkan wewenang. KR secara aktif meminta sejumlah uang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana, saat dihubungi pada Jumat, 3 Mei 2024.  

Kejati menjerat KR dengan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, satu pengusaha dan dua koleganya hanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. 

Bendesa Adat merupakan sosok nan krusial lantaran menjadi penentu lolosnya sebuah izin investasi di area desa wisata dan adat. Dalam proses perizinan, Putu Agus menyebut calon penanammodal mesti mendapat rekomendasi dari Bendesa Adat setempat agar bisa menjalankan aktivitas investasi, seperti mendirikan villa, hotel, dan jenis aktivitas lain. Rekomendasi ini nantinya menjadi modal bagi penanammodal untuk mengusulkan perizinan ke pemerintah daerah, notaris, mengurus Amdal, dan persyaratan lain. 

Dalam kasus ini, Putu Agus menyebut KR meminta duit pelicin sebesar Rp 10 miliar kepada AN agar rekomendasi itu keluar. AN diduga dua kali menyerahkan duit kepada KR. Pertama duit sebesar Rp 50 juta, kedua sebesar Rp 100 juta,  

Tanpa rekomendasi dari Bendesa Adat, pemerintah wilayah tak bisa memproses perizinan aktivitas investasi di Pulau Dewata itu.  “Di sini krusialnya. Setiap desa menjadi kewenangannya (Bendesa Adat),” kata dia. 

Iklan

Selain itu, Putu Agus menyebut posisi Bendesa Adat sebenarnya setara dengan kepala desa. Hanya saja, Bendesa Adat merupakan sosok nan dituakan dan dipercaya masyarakat setempat untuk mengurusi kewenangan dan tanggungjawab adat, sedangkan kepala desa hanya mengurusi desa secara umum kenegaraan. Namun, kedua kedudukan itu sama-sama mendapat tunjangan dan penghasilan dari pemerintah provinsi Bali. 

Putu Agus menyebut praktik lancung dengan mengakali perizinan seperti ini bisa merusak desa budaya dan suasana investasi di Bali.  “Setiap desa itu ada wilayah suci nan kudu dijaga. Kejaksaan mau menjaga itu agar tetap mempunyai muruah, apalagi jika investasi di sebelah wilayah nan suci,” kata dia. Putu Agus menyebut Kejati Bali bakal terus mengembangkan kasus ini. 

Sebelumnya, Kejati Bali menangkap KR berbareng seorang pengusaha berinisial AN dan dua koleganya saat bertransaksi di Resto Casa Eatery, Jalan Raya Puputan, Renon-Denpasar Timur, Bali. Operasi Tangkap Tangan itu juga menyita peralatan bukti berupa kantong berwarna kuning berisi sampulsurat dengan duit Rp 100 juta di dalamnya, mobil Toyota Fortuner, dan dua buah ponsel. 

Pilihan Editor: Bendesa Adat Peras Pengusaha nan Mau Investasi Kejati Bali: Baru Pertama Kali Terungkap 

Sumber Tempo
Tempo