Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan pihaknya “mengutuk segala ancaman dan tindakan intimidasi” terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Jumat. Diposting di X, dikatakan bahwa ICC “harus dapat bertindak dan menjalankan fungsinya secara independen, tanpa kombinasi tangan”.

Kementerian Luar Negeri Belgia menanggapi pernyataan nan dikeluarkan oleh instansi kejaksaan di ICC nan mengatakan bahwa ancaman nan dilakukan terhadap pengadilan tersebut melemahkan “independensi dan ketidakberpihakan”.

Pernyataan jaksa penuntut ICC Karim Khan tidak menyebut Israel. Namun, perihal ini dilontarkan setelah pejabat Israel dan Amerika Serikat memperingatkan akibat terhadap ICC jika mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel atas perang mereka di Gaza.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyerukan ICC untuk “mundur”, di tengah peringatan bakal surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior Israel lantaran kejahatan perang di Gaza, kata Ketua DPR Mike Johnson kepada wartawan pada pekan ini.

Johnson menakut-nakuti bakal meloloskan hukuman terhadap pejabat ICC, di tengah laporan bahwa pengadilan itu mungkin mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan kepala staf militer Herzi Halevi.

“Sebaiknya mereka tidak melakukan perihal itu… Saya pikir perihal itu bakal membikin kita sebagai sebuah bangsa memberikan tanggapan nan sama terhadap ICC,” kata pemimpin Partai Republik itu.

"Saya pikir sekelompok senator dan personil DPR bakal bergerak sigap dan kita mungkin bakal membalikkan keadaan di ICC. Mereka sebaiknya berhati-hati."

Pemerintahan Biden juga mempunyai pemikiran nan sama, menurut Johnson.

Dia berbincang pada Selasa sore kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken, nan "menegaskan bahwa posisi Gedung Putih adalah posisi kami … mereka menyerukan ICC untuk mundur".

Ketua komite urusan luar negeri DPR, Michael McCaul, pada Senin menggemakan peringatan tersebut dari ketua partainya.

McCaul mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa surat perintah ICC terhadap Israel adalah "kesalahan besar, tidak dapat dibenarkan, dan bakal menjadi preseden nan berbahaya".

Sekelompok senator bipartisan AS mengadakan pertemuan virtual pada Rabu dengan pejabat senior dari ICC untuk mengungkapkan kekhawatiran tersebut, situs buletin Amerika Axios melaporkan.

Pada Rabu, Axios melaporkan bahwa pemerintah Israel memberi tahu pemerintahan Biden bahwa jika surat perintah penangkapan dikeluarkan, Israel mungkin mengambil “langkah pembalasan terhadap Otoritas Palestina, nan dapat menyebabkan keruntuhannya”.

Iklan

Axios mengutip dua pejabat Israel nan mengatakan bahwa “selama beberapa minggu terakhir, Israel telah mengatakan kepada AS bahwa mereka mempunyai info nan menunjukkan bahwa pejabat Otoritas Palestina menekan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel”.

Seorang pejabat senior dilaporkan menekankan bahwa “ancaman surat perintah penangkapan ICC adalah nyata dan menekankan jika skenario seperti itu terjadi, kabinet Israel kemungkinan bakal membikin keputusan resmi untuk menghukum Otoritas Palestina”.

Axios melaporkan bahwa Gedung Putih, instansi Netanyahu dan Otoritas Palestina menolak berkomentar.

Israel tidak mengakui kewenangan ICC, namun mengeluarkan surat perintah berfaedah bahwa 124 negara nan terdaftar dalam badan tersebut wajib menangkap pejabat Israel jika mereka memasuki wilayah mereka.

Negara-negara nan mengakui otoritas pengadilan tersebut termasuk Inggris, Belanda dan Jerman, nan merupakan sekutu utama Israel. AS, sekutu terpenting Israel, tidak termasuk personil ICC.

Namun para penentang Washington dengan sigap menunjukkan apa nan mereka sebut sebagai kemunafikan dalam tanggapan AS terhadap penyelidikan kejahatan perang terhadap Israel, nan serangan di Gaza-nya telah menewaskan nyaris 35.000 penduduk Palestina, termasuk anak-anak dengan tingkat kematian nan lebih tinggi dibandingkan bentrok modern mana pun.

Biden tahun lampau mengatakan bahwa keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dibenarkan atas invasi ke Ukraina.

ICC, nan berkantor pusat di Den Haag, Belanda, telah melakukan penyelidikan sejak 2021 terhadap kemungkinan kejahatan perang di Palestina sejak agresi Israel pada 2014. Investigasi ini telah diperluas hingga mencakup kejadian-kejadian baru-baru ini, termasuk perang genosida Israel di Gaza, nan dimulai pada 7 Oktober.

Pilihan Editor: Menyusul Kritik dari Israel dan AS, Ini Tanggapan Jaksa ICC

AL JAZEERA | THE NATIONAL NEWS | AXIOS

Sumber Tempo
Tempo