Aturan Baru Penjaga Pantai China Berpotensi Tingkatkan Konflik Regional

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Beijing -

China, yang memiliki sengketa maritim di Laut China Selatan dengan Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya, mengukuhkan peraturan penjaga pantai ini di tahun 2021 yang akan berlaku efektif pada tanggal 15 Juni 2024 tentang UU Penjaga Pantai yang akan mengizinkan penahanan orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran.

China mengesahkan UU Penjaga Pantai ini pada 22 Januari 2021, yang memungkinkan negara itu mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata ketika kedaulatan nasional, hak kedaulatan, dan yurisdiksi dilanggar secara ilegal oleh organisasi atau individu asing di laut.

Peneliti CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma, mengatakan aturan ini akan semakin membuka peluang konflik di kawasan termasuk di Laut Natuna Utara yang selama ini diklaim sebagai kawasan memancing tradisional China.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Potensi konflik besar. Jadi bisa saja insiden penangkapannya terjadi di Laut Natuna Utara misalnya. Kapal kita dianggap melakukan perbuatan ilegal (misalnya memancing di laut yang diklaim)," kata Muhammad Waffaa Kharisma kepada DW Indonesia.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

"Kalau ada penangkapan dan penahanan sepihak, itu sudah eskalasi baru. Tetapi yang lebih biasanya kita dengar adalah dengan kontak koersi temporer seperti menabrakkan kapal dan menyemprot tembakan air," tambahnya.

Menurut Waffaa, selama ini China telah melakukan serangkaian upaya untuk memperkuat klaim sepihak atas Laut China Selatan. Ia menilai pendefinisian area maritim yang disebut berada dalam yurisdiksi China di undang-undang tersebut tidak terlalu spesifik.

"Yang pasti, aturan ini menuntut mereka yang berpotensi terkena dampak untuk meningkatkan aset yang di-deploy sehingga tidak mudah ditangkap," kata Waffaa.

Aturan penjaga pantai China berpotensi memantik ketegangan baru

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Studi ASEAN Universitas Airlangga, Vinsensio Dugis, yang mengkhawatirkan adanya aturan baru yang digagas China itu. Ia menjelaskan, ketika itu diberlakukan, China memiliki kewenangan untuk menangkap siapa pun yang dianggap melanggar hukum otoritas China.

"Ini bisa menghadirkan krisis lebih lanjut karena menyangkut kapal tempur dari negara lain yang merasa perairan tersebut merupakan wilayahnya, seperti Filipina dan Vietnam. Ini sangat berpotensi membuat ketegangan baru," ujarnya.

Selain itu, ujarnya, peraturan ini belum jelas mengatur hubungan dengan masyarakat sipil seperti nelayan akan seperti apa jika China melakukan kewenangan sesuai hukum yang mereka terapkan.

"Saya agak khawatir ini menimbulkan ketegangan terbuka. China lawan siapa," ujarnya. "Saya khawatirkan nanti interpretasi China juga termasuk Laut Natuna Utara," kata dia seraya menambahkan dampaknya jangka panjang jika yang mereka maksud ke wilayah tradisional yang mereka klaim.

Filipina upayakan koordinasi dengan China

Baru-baru ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa peraturan yang akan diterapkan penjaga pantai China adalah suatu eskalasi dan "mengkhawatirkan" karena mengizinkan otoritas China melakukan penahanan orang asing di Laut China Selatan.

"Kebijakan baru yang mengancam akan menahan warga negara kita sendiri, itu berbeda, itu justru akan memperburuk situasi," kata Marcos seperti dikutip Reuters ketika melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam.

"Filipina akan mengupayakan segara cara untuk berkoordinasi dengan China agar menghentikan aksi agresif itu dan mengizinkan nelayan Filipina untuk menangkap ikan di Laut China Selatan," kata Marcos.

Jika aksi agresif itu dapat diatasi, kata Marcos, semua pihak baru bisa membicarakan bisnis dengan cara damai.

China berulang kali terlibat konflik dengan Filipina dan menuduh kapal Filipina melakukan pelanggaran di wilayah Laut China Selatan. Puncaknya pada Oktober 2023 ketika tiga nelayan Filipina tewas di Laut China Selatan yang disengketakan setelah kapal mereka secara tidak sengaja ditabrak oleh kapal komersial yang lewat.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan aturan tersebut bertujuan menegakkan hukum dan ketertiban maritim agar lebih baik lagi.

"Tidak perlu ada individu atau entitas yang khawatir selama tidak ada tindakan pelanggaran yang dilakukan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers yang disiarkan ANC Digital.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Roy Rolliansyah Soemirat mengatakan Indonesia menekankan kembali posisi ASEAN perlunya menahan diri dalam melakukan aktivitas di kawasan guna menghindari eskalasi perselisihan yang dapat memperumit situasi dan mempengaruhi perdamaian serta stabilitas di kawasan.

Dalam beberapa kesempatan, Indonesia menyatakan bukan merupakan pihak yang bersengketa dengan China di kawasan Laut China Selatan, namun dalam beberapa kasus sempat terlibat konflik dengan China di perairan Natuna.

China mengklaim kawasan tersebut berada di wilayah yang disebut "sembilan garis putus-putus" yang secara historis diklaim sebagai wilayah tradisionalnya.

Pengadilan arbitrase PBB pada 2016 telah menolak klaim China tersebut dan klaim tersebut dinyatakan "tidak sah" tapi China menolak keputusan itu.

Pemerintah ASEAN harus tegas

Waffaa mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mempertegas bahwa unilateral assertion of declare yang berpotensi meningkatkan tensi tidak dapat dibela dan perlu terus menekankan penyelesaian sengketa lewat jalur dialog dan hukum internasional.

"Indonesia meningkatkan kerja sama coastguard dengan negara-negara tetangga guna meningkatkan kapasitas mengamankan diri dan merespon interaksi antarsesama coastguard," kata dia.

Sementara Dugis berpendapat bahwa pemerintah negara ASEAN harus mengeluarkan pernyataan keberatan jika nantinya aturan ini akan membuat rumit masalah di Laut China Selatan.

"Filipina kan sudah, Sudah sepantasnya negara lain juga menyampaikan concernnya terkait hal ini," ujar dia.

(ae)

Simak juga 'Nggak Cuma di AS, Apple Vision Pro Bakal Dijual di China-Singapura':

[Gambas:Video 20detik]

(nvc/nvc)

Sumber Detik News
Detik News