AS dan Indonesia Teken Pengalihan Utang untuk Lindungi Ekosistem Terumbu Karang

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat (AS), Indonesia, dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) terkemuka menandatangani kesepakatan pengalihan utang untuk perlindungan alam (debt-for-nature swap) pada 3 Juli dengan konsentrasi untuk melindungi ekosistem terumbu karang nan berharga.

Pengalihan utang senilai US$ 35 juta (Rp 564 miliar) itu bakal menjadi investasi nan krusial bagi konservasi terumbu karang Indonesia. Perjanjian nan keempat dengan Indonesia berasas Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis, nan disahkan kembali pada tahun 2019 menjadi Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang (Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act /TFCCA), dan perjanjian nan pertama kalinya berfokus pada ekosistem karang ini menandai langkah krusial dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di salah satu negara nan mempunyai lingkungan laut paling bergerak di bumi ini.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Michael Kleine, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Risiko Kementerian Keuangan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI), Yayasan Conservation International, dan The Nature Conservancy.

“Perjanjian ini adalah bukti kuatnya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia serta keterlibatan kami nan berkepanjangan secara mendalam di bawah naungan kerjasama strategis nan komprehensif,” ujar KUAI Kleine dalam keterangannya, Kamis, 11 Juli 2024.

“Dengan menghapus utang dan mengalokasikan dananya kembali ke Indonesia, melalui program pengalihan utang untuk perlindungan alam, kami melakukan langkah konkret untuk melindungi terumbu karang Indonesia nan sangat berbobot dan mendukung pembangunan nan berkelanjutan,” tambahnya.

“Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga terumbu karang dan ekosistem laut nan sehat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Kesepakatan ini membantu memperkuat pendapat bahwa laut nan sehat merupakan kepentingan dunia dan tanggung jawab bersama,” kata Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia.

“Apa nan telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat tidak hanya menguntungkan perairan Indonesia dan masyarakat setempat, tetapi juga masyarakat global,” tambahnya.

Indonesia adalah rumah bagi 16 persen area terumbu karang bumi dan sekitar 60 persen jenis karang dunia. Terumbu karang menyediakan makanan, sumber mata pencaharian, dan perlindungan terhadap angin besar bagi separuh populasi dunia, namun sekitar 75 persen terumbu karang di seluruh bumi terancam.

Pengalihan utang untuk perlindungan alam ini bakal mengalihkan biaya nan awalnya diperuntukkan bagi pembayaran utang menjadi inisiatif untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang. Inisiatif ini menekankan komitmen Indonesia dan Amerika Serikat terhadap pentingnya terumbu karang dan bekerja sama untuk mengatasi persoalan mendesak dalam melindungi terumbu karang.

Iklan

Sebuah Komite Pengawas nan terdiri dari perwakilan pemerintah Indonesia dan AS, mitra pertukaran LSM, dan organisasi masyarakat sipil lainnya bakal mengelola biaya nan dihasilkan dari program pengalihan utang untuk perlindungan alam ini.

Area konsentrasi dari aktivitas ini adalah di Sunda Kecil, Banda, dan Bentang Laut Kepala Burung di Papua Barat.  Prioritasnya termasuk melestarikan jenis nan terancam alias endemik secara dunia nan berjuntai pada ekosistem terumbu karang sebagai kediaman kritis; melindungi ekosistem terumbu karang nan terancam alias rentan dengan nilai konservasi tinggi; mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati terumbu karang secara berkelanjutan; mengurangi ancaman alias meningkatkan konektivitas antar area terumbu karang; menciptakan area lindung baru jika diperlukan; dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pengelolaan area lindung publik, swasta, kota, alias komunal nan ada, serta sasaran konservasinya.

“Ketika Conservation International memfasilitasi pengalihan utang untuk perlindungan alam nan pertama pada tahun 1987, kami tidak pernah membayangkan perihal ini pada akhirnya bakal membuka kesempatan miliaran dolar untuk konservasi global,” kata Dr. M. Sanjayan, CEO Conservation International.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat nan menyetujui pengalihan utang untuk perlindungan alam hari ini , dimana instrumen unik ini digunakan untuk melindungi kediaman laut dan terumbu karang untuk nan pertama kalinya,” kata Jennifer Morris selaku CEO The Nature Conservancy.

Wakil Presiden Senior dari YKCI Meizani Irmadhiany mengatakan, “Perjanjian ini merupakan terobosan finansial konservasi untuk mewujudkan visi Indonesia dalam melindungi 30 persen perairannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nan berjuntai pada terumbu karang. Perjanjian ini telah ditambahkan ke model finansial campuran nan telah ada dan bakal mempercepat pencapaian tujuan konservasi sekarang dan tidak ditunda.”

Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto menekankan bahwa kesepakatan TFCCA ini bakal secara signifikan memperkuat perlindungan dan konservasi ekosistem terumbu karang saat ini di Bentang Laut Kepala Burung dan Laut Sunda Kecil-Laut Banda. “Kami sangat percaya bahwa kesepakatan TFCCA nan inovatif ini bakal meningkatkan upaya konservasi laut dan menginspirasi pihak lain untuk berasosiasi dengan inisiatif krusial ini demi kepentingan alam dan masyarakat di Indonesia,” ujarnya.

Pilihan Editor: Prediksi Dasarian Kedua Juli, BMKG: Hujan di Seluruh Jawa Barat Tergolong Rendah

Sumber Tempo
Tempo